Sambut HUT RI Ke-76, Ketua PKC PMII DKI Jakarta desak Audit Anggaran Covid-19

Jakarta – Dalam rilis yang berjulul “Refleksi Kemerdekaan RI Ke-76, Suka Cita atau Suka Duka?” Ketua PKC PMII DKI Jakarta, Rizki Abdul Rahman Wahid menegaskan kalau pemerintah gagal dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Hal tersebut dibuktikan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Dengan bertambahnya angka kematian dan infeksi Covid-19, menurut Rizki tidak berbanding lurus dengan anggaran yang di gelontorkan pemerintah.

“Anggaran untuk covid-19 membengkak, anggaran di hampir seluruh sektor di pangkas untuk covid-19. Tapi kita masih terpuruk”, pungkas Rizki dalam rilis, Selasa (17/08/2021).

Alumnus Universitas Persada Indonesia Y.A.I tersebut juga menerangkan sejumlah data mengenai anggaran Covid-19 sebagai titik tekan kepada BPK dan KPK untuk mengaudit seluruh anggaran penanganan Covid-19.

Bacaan Lainnya
Kopri PMII Malahayati Gelar Diskusi Santai

Sebagai penegas bahwa anggaran Covid-19 yang tadinya berjumlah 629,5 T. bertambah jadi 1.500 T. Sementara kebijakan pemerintah terkait pembatasan aktivitas masyarakat terus di genjot, mulai dari PSBB, PSBB Darurat, PPKM hingga PPKM Level. Namun semua itu tidak memulihkan keadaan secara signifikan.

“Kalau kondisinya begitu kan, mesti ada yang tidak beres. Harus dipertanyakan, terutama soal anggaran. Benar-benar terealisasi atau tidak?” tegas Rizki.

Sementara itu sebagai Ketua PKC PMII DKI Rizki Jakarta berjanji akan menyurati BPK dan KPK untuk segera audit anggaran Covid-19 dan membentuk Satgas Khusus. Namun apabila surat tersebut kemudian tidak mendapat respon balik, kata Rizki, mereka akan melakukan unjuk rasa sebagai langkah tegas terhadap BPK dan KPK yang tidak menjalakan tugas dan fungsinnya dengan baik, juga kepada pemerintah.

Bacaan Lainnya
Gelar Konfercab, PMII Lamsel Miliki Nahkoda Baru

“Kita akan surati BPK dan KPK untuk audit. Kalau tidak di respon, kami akan unjuk rasa!” tegasnya kemudian.

Sebagai informasi bahwa PKC PMII DKI Jakarta sebelumnya telah melakukan diskusi internal sebagai upaya mengevaluasia kerja pemerintah di umur Indonesia yang ke-76. Hasil dari diskusi tersebut pada akhirnya melahirkan gagasan yang di tuangkan kedalam rilis sebagaimana disebutkan di atas.

(rilis)

Pos terkait