“Penyesuaian Kinerja Perusahaan Perlu Perhatikan Kesejahteraan Pekerja yang Ter-PHK”

Nuri Resti Chayyani, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute. (Foto: dok pribadi)
Nusjek

Siaran Pers The Indonesian Institute, Center For Public Policy Research (TII)

Jakarta, (27/5): Industri perusahaan rintisan atau biasa yang kita kenal Start-up saat ini sedang mengalami gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lumayan masif untuk efisiensi dalam rangka penyesuaian kinerja. Contoh start up yang melakukan penyesuaian kinerja perusahaan tersebut adalah Zenius di bidang pendidikan, LinkAja di bidang teknologi finansial, TaniHub di bidang pertanian, dan JD.ID di bidang e-commerce.

Menurut peniliti bidang ekonomi The Indonesian Institute, Nuri Resti Chayyani, fenomena terjadinya pengurangan karyawan dikhawatirkan merupakan tanda bahwa perekonomian mengalami bubble burst (ledakan gelembung pecah) di mana kondisi tersebut terjadi karena adanya peningkatan ekonomi yang cepat, serta penurunan ekonomi yang cepat pula. Atau, kemungkinan lain mengalami kondisi overcorrecting atau kembali menyesuaikan pasar.

Bacaan Lainnya
Kenaikan UMP 2022 Terlalu Kecil, Peneliti: Selalu Ada Trade-off

Ketika awal terjadi pandemi, terdapat beberapa industri yang mengalami surplus yang tajam sehingga mengalami peningkatan kinerja yang baik. Seiring pulihnya perekonomian Indonesia, persaingan pasar lebih ketat dan perlahan mengalami penurunan karena konsumen mulai beralih ke pesaingnya.

“Persaingan dalam bisnis start-up memang dewasa ini semakin ketat karena dibarengi dengan teknologi semakin berkembang dan literasi digital masyarakat yang juga semakin baik, sehingga memunculkan perusahaan pesaing yang membuat konsumen beralih.” ujar Nuri.

Kondisi tersebut juga membuat para pemilik modal atau investor lebih selektif untuk mendanai start-up dengan berbagai pertimbangan. Kebijakan suku bunga yang semakin ketat juga menjadi pertimbangan investor karena kondisi ketidakpastian global seperti konflik Rusia-Ukraina yang membuat pendanaan ke start-up semakin tersendat.

Bacaan Lainnya
Pembangunan Ekonomi Harus Berlandaskan HAM

“Penyesuaian kinerja perusahaan memang perlu dilakukan di tengah ketidakpastian global. Akan tetapi, hak dan kesejahteraan pekerja, serta mitra UKM yang menjadi konsumen juga perlu diperhatikan. Perusahaan wajib mematuhi regulasi tentang hak karyawan yang dirumahkan maupun regulasi PHK, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Jangan sampai alih-alih ingin melakukan efisiensi usaha, namun yang terjadi merugikan karyawan maupun UKM mitra secara sepihak dan melanggar hukum.” tutup Nuri.

Narahubung
Nuri Resti Chayyani
Peneliti Bidang Ekonomi
The Indonesian Institute, Center For Public Policy Research (TII)
nurirestic@theindonesianinstitute.com

Pos terkait