Masih ingatkah janji kampanye awal Presiden Jokowi yang akan melakukan revolusi mental bagi masyarakatnya? Revolusi mental merupakan salah satu indikator dimensi pembangunan manusia dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, tepatnya poin nomor 8 pada Program Prioritas Nawacita. Namun, saat ini yang terjadi pada kepemimpinan presiden di periode kedua masih mengagungkan pembangunan infrastruktur.
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Nuri Resti Chayyani berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, dan bendungan saat ini masih digencarkan. Namun, pembangunan manusia seperti pendidikan, angka harapan hidup, dan kesejahteraan masih belum maksimal. Terlebih lagi diterpa oleh pandemi COVID-19 yang semakin memperparah keadaan.
“Pembangunan yang baik itu bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga dari segi pembangunan karakter dan kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan manusianya. Tetapi, sejak awal periode pertama hingga dua tahun periode berjalan, yang dibangun masih fokus pada infrastruktur.” papar Nuri.
Sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh Mahbub ul Haq bersama dengan Amartya Sen, pembangunan manusia merupakan tolok ukur alternatif dari PDB per kapita sebagai acuan ukuran kemiskinan dari aspek multidimensi yang mempengaruhi kualitas hidup manusia. Kemudian, konsep tersebut diolah menjadi sebuah indeks dan terpublikasi oleh United National Development Programme (UNDP).
Kualitas manusia berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapabilitas, kreativitas dan produktivitas. Untuk meningkatkannya, perlu melihat peluang kondisi demografi Indonesia dalam jangka panjang.
“Pemanfaatan bonus demografi yang diproyeksi terjadi pada jangka waktu 2020-2030 ini harus dimaksimalkan dengan baik agar perekonomian tidak hanya berasal dari segi pembangunan fisik, tetapi juga segi kualitas manusianya.” tambah Nuri.
Penerapan revolusi mental dapat dilakukan pada indikator pendidikan. Pendidikan merupakan pengaruh terbesar dalam perbaikan kualitas hidup manusia karena pendidikan seseorang akan menciptakan kesadaran terhadap kesehatan, kemudian peningkatan kesejahteraan pun akan mengikutinya. Untuk itu, kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar hingga Program Merdeka Belajar perlu dikawal sejak awal, khususnya dari pengalokasian anggarannya.
Jumat, 12 November 2021
Narahubung : Nuri Resti Chayyani, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
